EFEKTIVITAS PEMANFAATAN MEDIA MASSA CETAK OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN MEDIA MASSA CETAK OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Oleh : Bangun Paruhuman Lubis

ABSTRAK

Pemanfaatan Media Massa Cetak  merupakan sarana yang sangat efektiv dalam mensosialisasikan informasi kebijakan maupun program pembangunan daerah oleh Pemerintah Sumatera Selatan kepada masyarakat luas.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan media massa cetak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  dalam meningkatkan pelayanan publik.  Penelitian  menggunakan metode deskriptif. Untuk menghasilkan data deskripsi, pendekatan penelitian digunakan metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pemanfaatan Media Massa Cetak oleh Pemerintah Provinsi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik sangat efektiv..  Media massa cetak telah menjadi salah satu pilihan sebagai sarana sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Sumatera Selatan.

Walaupun demikian masalh tetap ada yakni terkait dengan dana dan persebaran media cetak hingga ke pelosok desa. Karenanya, masih dibutuhkan usulan untuk mengatasi masalah  terseut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menambah anggaran dana dari   APBD untuk pebiayaan pemuatan informasi di tahun-tahun  mendatang   untuk meningkatkan jangkauan media cetak hingga ke pelosok desa. Perlu mencari solusi dengan menerbitkan media cetak alternatif  untuk menyesuaikan dengan jumlah masyarakat pembaca di Sumatera Selatan.

LATAR BELAKANG

            Pemerintah merupakan institusi yang mengendalikan kekuasaan yang memiliki hak dan tanggungjawab memberikan arah pembangunan dengan tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat.  .  

            Pemerinah juga memberikan pelayana epada masyarakat, sebagai bentuk tanggungjawabnya. Salah satu tugas Pemerintah Daerah hendaklah dapat mensosalisasikan setiap kebijakan ataupun program-program pembangunan daerah.  Dengan demikian kebijakan, peraturan - peraturan daerah maupun program pembangunan yang telah dibuat pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi dapat diketahui dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. (Miftah Thoha, 2009: 59-60).

             Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan media massa cetak dalam melakukan sosialisasi tentang informasi kebijakan dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai bahwa sarana media massa cetak tersebt cukup tepat dan ampuh. “Sesuai dengan fungsinya, media massa salah satu media cetak adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan memiliki daya kemampuan yang kuat dalam mempengaruhi alam pikiran masyarakat.” (Ashadi Siregar, 2010)

  Komitmen  Pemerimtah Provinsi Sumsel itu ditunjukkan melalui dukungan dana yang dialokasikan melalui Anggan Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), seperti tercatat dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009  mencapai Rp 2,3 miliar. Lalu untuk anggaran tahun 2010 khusus untuk media massa cetak dana yang dianggarkan pada APBD 2010 meningkat hingga mencapai Rp 3 miliar (Buku APDB, 2010)

Tetapi, biarpun selama ini pemanfaatan media massa massa cetak sebagai alat sosialisasi yang berkaitan dengan informasi pembangunan daerah sudah berjalan baik dan dinilai cukup tepat sasaran oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan namun informasi  yang disampaikan kepada masyarakat tersebut belumlah dapat optimal karena jangkuan persebaran surat kabar (oplag) yang khusus koran masih terbatas untuk mencapai masyarakat sampai ke pelosok desa akibat jumlah oplag atau jumlah eksemplar media massa cetak yang masih cukup terbatas. 

            Selain itu, dana pembiayaan pemuatan pemberitaan yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih kurang bila dibandingkan dengan keperluan pembiayaan pemuatan tulisan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat luas tersebut.   

  Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut maka dapat pula ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana pemanfaatan media massa cetak oleh Pemerintah Provinsi  Sumatera Selatan agar efektiv didalam mensosialisasikan    informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program pemangunan     daerah kepada masyarakat luas?

TINJAUAN  PUSTAKA .

 Pemerintahan Daerah

     Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memberikan pengertian tentang pemerintahan daerah bahwa: “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan  Pemerintah di Daerah Otonom oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi”.

 Mencermati uraian di atas, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan konsep otonomi daerah, adalah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan juga Pemerintah Kota. Pemerintah Provinsi dalam konteks pemerintahan daerah, memiliki hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur  dan mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.( Inu Kencana,  1994: 104 ).   Pemerintah provinsi sebagai pemerintah daerah otonom tentunya memiliki tugas melakukan kewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal, sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan dapat terpenuhi.   

 Max Weber dan Frazier Moore dalam konteks organiasi pemerintahan, menyatakan bahwa bagian humas tersebut berperan untuk menjalankan tugasnya sebagai penghubung atau bagian yang bertanggungjawab untuk mensosialisasikan dan menginformasikan segala bentuk kepentingan pemerintah kepada masyarakat luas.  

 Konsep Efektivitas

   Sebuah pekerjaan yang berhasil mencapai tujuan atau tepatguna dalam mencapai sasarannya pada prinsipnya disebut efektiv. Sebagaimana pengertian efektifvtas, menurut pendapat Richad M. Steers;…bahwa efektivitas suatu organisasi adalah seberapa jauh organisasi tersebut dapat berhasil mencapai tujuan dan /sasaran.   

Steers  (2004 : 4- 6)  juga menambahkan bahwa ada beberapa konsep yang saling berhubungan dalam pengertian efektivitas, antara lain:

a.       Faham mengenai optimalisasi tujuan, bahwa efektivitas dinilai  menurut ukuran seberapa jauh sebuah kelompok atau oranisasi berhasil pencapai tujuan yang  layak dicapai.

b.      Persfektif sistematika, yakni organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur –unsur tersebut sangat berpengaruh      terhadap proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

c.       Tekanan pada segi tingkahlaku manusia dalam organisasi, tingkahlaku individu   dan kelompok dalam menentukan kelancaran tercapainya tujuan.

 Media Massa Cetak

Begitu menyebut Media Massa Cetak orang akan langsung memiliki pengertian bahwa hal itu berkaitan dengan dunia persuratkabaran. Sebab, istilah itu sudah demikian populer di masyarakat luas. Secara filosofis pengertian tersebut, dapat diterjemahkan sebagai bagian utama yang berkaitan langsung dengan dunia jurnalistik atau dunia kewartawanan maupun juga seringkali disebut dengan dunia pers.   

Sementara pendapat (Dja’far H. Assegaff, 1991:10)  mengartikan Media Massa adalah wadah yang menjadi alat atau tempat penyaluran atau penyampaian pesan berita atau kabar maupun informasi yang dapat mencapai (menjangkau) jumlah massa (masyarakat luas) yang besar dan heterogen.  Bila bentuk medianya adalah surat kabar atau koran, majalah atau tabloid maka disebut media masa cetak atau lazim dalam dunia kewartawanan disingkat menjadi media cetak saja.

Manfaat Media Massa

Bagi Pemerintah Daerah

            Media massa cetak sebagai alat komunikasi dinilai memiliki kekuatan yang cukup ampuh dalam usaha untuk mempengaruhi opini masyarakat. Bahkan (Eceng Abdullah 2001: 4) mengatakan, media massa atau lazim juga disebut sebagai perss merupakan kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Media massa dalam pengertian pers diyakini menjadi wahana demokrasi dan demokratisati. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menilai bahwa siapaun yang mampu menguasai media massa akan mampu memenangkan persaingan. Karena media massa ini demikian efektiv dan mampu menciptakan citra pihak yang diberitakan.              Bagi lembaga seperti pemerintah daerah kata Eceng Abdullah, peranan media massa tentu demikian efektiv untuk menumbuhkan citra positif. Sebab sebuah keberhasilan seperti kebijakan, peraturan daerah atau program-program pembangunan daerah dapat diketahui oleh masyarakat  tergantung bagaimana aparat pemerintahan dapat menuliskannya pada media massa cetak.  

METODE PENELITIAN

    Penelitian ini menggunakan methode deskriptif dengan pendekaan kualitatif dengan memfokuskan pembahasan terhadap efektivitas fungsi pemanfaatan media massa cetak dalam mensosialisasikan atau menyebarluaskan dan menginformasikan kebijakan,

program pembangunan daerah atau peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari tugas dan pelayanan instnasi tersebut terhadap masyarakat. Termasuk akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan media massa cetak yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, bahwa penelitian ini akan difokuskan pada :   Efetivitas Pemanfaatan Media Massa Cetak Sebagai Bentuk Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Dalam Definisi  operasional yang  dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, yang menjadi konteks penelitian ini  adalah Efektivitas Pemanfatan Media Massa Cetak Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Lantas dalam mengumpulkan data diperoleh melalui Informan , wawacara, pengamatan dan telaah dokumen serta observasi. Pendekatan kualitatif yang dimaksud bahwa penelitian tidak menggunakan angka-angka melainkan melalui penafsiran terhadap data yang diperoleh.

Teknik Analisis Data

          Dalam penelitian ini  data akan dianalisis secara deskriftif induktif kualitatif. Penelitian secara deskriptif disini dimaksudkan untuk mendekskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variable yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian hubungan antar variable melalui pengujian hipotesis. Disamping melakukan analisis, hasil penelitian akan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan. Setelah data diperoleh, kemudian dikonfirmasi dengan obyek yang terlibat dengan data tersebut (triangulasi) kemudian memunculkan kosep serta menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah secara terstruktur.

HASIL  dan PEMBAHASAN  

            Penggunaan disain penelitian seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya telah dapat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder. Data ini kemudian digunakan untuk menganalisis yang berkaitan dengan Efektivitas Pemanfaatan Media Massa Cetak Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningatkan Pelayanan Publik.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari setiap informan yang kesemuanya berhubungan dengan Efektivitas Pemanfaatan Media Massa Cetak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Sejumlah informan  tersebut masing-masing adalah:

 1.Gubernur Sumatera Selatan. 2. Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 3.  Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Sumsel . 4. Kepala Sub Bagian Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi  Sumatera Selatan. 5. Tokoh Pers dan Pimpinan Media Massa Cetak di Kota Palembang. 6. Masyarakat Pembaca Media Massa Cetak di Sumatera Selatan

Sesuai dengan konsep Efektivitas maka pembahsan ditujukan pada :

1. Optimalisasi Tujuan

            Pembahasan yang disampaikan dalam Optimaliasi Tujuan ini tidak lain membicarakan seberapa jauh sebuah kelompok atau organisasi yang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi  Sumatera Selatan  berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana hasil wawancara dengan pejabat humas menilai bahwa penggunaan media massa cetak dinilai cukup efektiv dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.  

1). Mengapa Media Cetak Dipilih  Menyebarluaskan Informasi

Gubernur Sumatera Selatan, Ir.H. Alex Noerdin, SH, dalam suatu wawancara, memberikan pemahaman mengenai peran media massa yang demikian besar dan cukup berpengaruh.  Dikatakan, bahwa informasi atau berita ataupun tulisan yang ada termuat dalam media massa seperti media cetak atau koran, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembangunan yang telah dilakukan ataupun yang sedang dan akan dilakukan ke depan oleh sebuah pemerintahan, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

         “Besar sekali manfaat media cetak dan cukup tepat digunakan sebagai sarana atau alat dalam penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan maupun program-program pembangun. Saya mememiliki pengalaman sejak lama sebagai patokan bahwa media massa cetak memang tepat sebagai sarana sosialisasi kebijakan kebijakan pemerintah.” (Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan, Wawancara,  5 April 2010).

 2).  Tujuan Penggunaan Media Massa Cetak Sebagai Sarana Informasi

            Semenara itu, penggunaan media cetak sebagai alat sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan    dirasakan penting oleh masyarakat dan data yang tertulis di dalamnya, dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan perbandingan bagi penelitian yang dibutuhkan. Misalnya, kalangan masyarakat perguruan tinggi atau masyarakat intelektual atau professional, menggunakan bahan yang dinformasikan melalui media cetak dapat dijadikan sebagai sumberdata dan kepustakaan saat mereka memerlukan informasi itu sebagai bahan kajian untuk kepentingan dunia ilmiah.

            “ Media cetak kami nilai sangat membantu dan begitu tepat digunakan agar informasi yang disampaikan dapat menjelaskan pesan-pesan pembanguan atau segala bentuk program, kebijakan atau peraturan daerah yang berguna bagi masyarakat.  Kajian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memilih menggunakan media cetak  sebagai alat atau sarana sosialisasi telah dilakukan melalui suvei dan pengamatan di lapangan. Memang media cetak hasilnya dapat menyampaikan informasi dengan lebih bermakna dan pemahaman masyarakat  lebih berkualitas atas pesannya.” (Iskandar, Wawancara Kamis 29 September 2010)

             

3). Ketepatan Informasi dalam Mencapai Sasaran di Masyarakat

Menyikapi apa yang dikemukakan oleh dua pejabat Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tantowi H Permana dan Iskandar Zulkarnaen tersebut, dikuatkan oleh seorang warga yang terbiasa membaca media cetak atau Koran. Warga tersebut adalah H. Maspril Aries (47 tahun) tinggal di Jl. Sutan M. Mansyur No 120, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan mengatakan, bahwa dirinya seringkali memperoleh informasi mengenai program pembangunan atau yang terkait dengan berbagai kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dari media cetak.  

            “Saya akui, banyak informasi pembangunan yang saya ketahui dari hasil informasi yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui media cetak. Tapi terus terang informasi itu bukanlah yang utama bagi saya. Karena informasi yang disampaikan pemerintah biasanya hanya soal pembangunan, sementara kita membaca Koran tidak ingin hanya informasi sepeti itu saja Bagi saya agak kurang menarik. Untuk sekadar mengetahui saja. Malah ada juga hanya acara-acara serimonial dan bukan menyentuh subtansi dari kebijakan pembangunan daerah.” (Maspril, Wawancara 4 Oktober 2010).

              Sekalipun respon tersebut diakui sebagai suatu pertanda bahwa masyarakat dapat mengetahui informasi pembanguan di Provinsi Sumatera Selatan melalui media cetak namun perlu disadari bahwa persebaran Koran di Sumatera Selatan tidaklah berbanding sama dengan jumlah pembaca masyarakat, apalagi dengan jumlah penduduk.  Data Humas Pemerinta Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan bahwa jumlah penduduk  Sumatera Selatan pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 7,2 juta jiwa. Dari jumlah itu  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Selatan memperkirakan bahwa jumlah pembaca surat kabar khusus untuk Koran atau media cetak yang potensial setidaknya  mencapai 1 juta jiwa.  Dalam kenyataannya jumlah oplag atau eksemplar Koran yang terbit setiap hari di Sumaera Selatan diperkirakan sekitar 100.000 eksemplar dengan jumlah pembaca hanya sekitar 500.000 jiwa.

            Dari data prediksi yang direka oleh Ketua PWI Cabang Palembang,  Oktaf Riyadi SH,  menunjukkan bahwa masyarakat yang membaca informasi melalui media cetak di Sumatera Selatan yang terdiri dari seluruh koran daerah yang jumlahnya mencapai 10 penerbitan masing-masing Harian Sriwijaya Post, Sumatra Ekspres, Berita Pagi, Palembang Pos, Radar Palembang, Palembang Ekspres, Swara Nusantara, Seputar Indoesia, Sentra Post dan  Sumsel Post, di tambah dengan Koran nasional yang beredar di Sumatera Selatan, maka antara jumlah penduduk yang potensial untuk membaca Koran saja belum sepadan dengan jumlah persebaran Koran di daerah ini. Jumlah oplag media cetak masih di bawah pridiksi jumlah pembaca

        Bila memang ingin sebagian besar masyarakat membaca Koran, disarankan oleh masyarakat yang ditanya agar membuat papan-papan yang gunanya untuk menempel Koran di setiap pos tertentu di desa-desa. Dari papan tersebut masyarakat bisa membaca informasi yang mereka kehendaki guna tercapai proses pencerdasan bagi masyarakat.  

2. Perspektif Sistematika

              Setiap organisasi, sebagaimana dalam konsep efektivitas yang dikehendaki oleh Richar M Steers, menginginkan adanya kerjasama diantara berbagai unsur – unsur dalam organisasi yang saling mendukung dan saling melengkapi. Dalam konteks penelitian terlihat adanya kerjasama dan saling mendukung tersebut, terlebih ketika informasi hendak disampaikan, maka bidang kehumasan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari beberapa unit atau unsur bagian saling mendukung untuk melengkapi kebutuhan informasi tersebut. Misalkan,  informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu disiapkan dan dipilih secara tepat.  

   1). Mekanisme Menyiapkan Informasi Yang  Akan Disampaikan

 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentunya menginginkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam mensosialisasikan segala bentuk program pembangunan dapat mengenai sasaran yang tepat. Oleh karena itu, informasi yang akan disajikan terlebih dahulu dipersiapkan agar tidak menimbulkan pendapat yang berbeda di masyarakat.

            Seperti dikemukakan oleh Kasubag Pemberitaan Biro Humas Pemerintah Provinsi Sumsel, Drs Iskandar Zulkanaen, dalam suatu wawancara, diketahui bahwa tidak semua media cetak memiliki pemberitaan yang positif atas program pembangunan atau kebijakan Pemerintah. Adakalanya pemberitaan media menyajikan informasi yang negatif.

            “Untuk mengimbangi berita-berita negatif tersebut, tentunya kami dari Humas Pemerintahan harus menyiapkan liputan bagi media cetak yang berkaitan dengan berita atau informasi yang positif. Kita harus menyiapkan itu, agar citra pemerintah di masyarakat tidak seperti yang dikemukakan media cetak. Oleh karenanya kami menyiapkan berita pembangunan yang dinilai menunjang upaya suksesnya pembangunan yang berjalan. Dan masyarakat juga bisa memperoleh informasi yang jelas untuk mereka memahaminya.” (Iskandar, Wawancara 30 September 2010)

2). Penyediaan Dana  untuk Penyebarluasan   Informasi

Berkaitan dengan anggaran dana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menganggarkan dana yang disebut dengan biaya iklan. Dana ni diambil dari APBD yang telah disetujui oleh pihak DPRD. Untuk tahun 2010 khusus untuk media cetak sebagaimana diungkapkan oleh Iskanar Zulkarnaen dalam wawancara, mencapai Rp 3 miliar. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan APBD 2009 yang khusus untuk media cetak  yang jumlanya sekitar Rp 2,3 miliar. 

            “Anggaran dana APBD ini memang telah disiapkan untuk digunakan sebagai pembiayaan iklan yang dipasang di media-media. Begitu juga untuk media cetak ada dananya dalam tahan 2010 mencapai Rp 3 miliar untuk media cetak saja. Informasi itu penting kita sampaikan, sementara tidak sema media bersedia menulsikannya. Jika tidak dinilai penting oleh mereka ..ya enggak dimuat di korannya. Kita kan tidak dapat memaksa media..Dana itulah kita gunaka untuk biaya sosialisasi selama setahun untuk seluruh media cetak yang dianggap penting menginformasikan program pembangunan, yang dihitung sebagai biaya iklan.” (Iskandar, Wawancara, 30 September 2010)

     Tetapi jika diperhitungkan dengan jumlah dana yang dibutuhkan, sebenarnya anggaran Rp 3 miliar dinilai masih belum memadai.  

 3. Penekanan Pada Sisi Tingkah Laku Manusia

            Pendekatan yang menekankan pada sisi tingkah laku dalam kontek ini tidak lain adalah untuk menyamakan persepsi antara pimpinan dalam hal ini Kepala Biro Humas yang berperan sebagai manejer dalam Biro Humas dan personil dibawahnya yang memiliki tugas untuk mengklasifikasikan informasi yang akan dimuat atau disampaikan melalui media massa cetak kepada masyarakat.

      1). Keterlibatan dan Sikap Staf Humas Dalam  Mengelola Informasi

Respon personil (pegawai) Humas yang menggambarkan bagaimana sikap staf Bidang Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyikapi setiap informasi yang akan disajikan di media cetak, diharapkan dapat memberikan pengertian bahwa mereka cukup kooperatif dalam menyikapi setiap isu yang berkembang.  Menurut Iskadar Zulkarnaen, staf humas harus dapat memilah  berita-berita yang hendak disajikan sebagaimana keinginan atasannya Kepala Biro Humas.

            “Misalnya kalau isunya isu nasional, kami akan memuat berita itu dengan memilih Koran nasonal. Kalau hanya daerah..ya hanya di koran daerah yang terbit di Palembang dan ditambah Koran yang juga terbit di kabupaten-kabuaten  dan kota di Sumatera Selatan. Ini harus dipilah agar informasi yang disampaikan tidak menjadi sia-sia.”(Iskandar, Wawancara, 30 September 2010)

            Artinya, staf Humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi baik tenaga maupun pemikiran dalam menyiapkan informasi yang hendak diserahkan kepada pihak media massa cetak, yang menjadi bentuk komitmen mereka terhadap tugas sebagai pegawai di jajaran Humas yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyajikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat luas.   

2). Pemilihan Materi informasi Yang Akan Disampaikan

  Bahkan  informasi itu juga dipilah-pilah sesuai dengan sekmentasi media cetak yang terbit. Jika persoalan ekonomi maka media cetak yang meberitakannya adalah media dengan sekmentasi ekonomi, sedangkan apabila permasalahan yang akan diinformasikan adalah masalah pembangunan dan kemasyarakatan, akan dimuat di media yang memilii sementasi umum.  

            “Materi itu akan kita sesaikan dengan sekmentasi media cetaknya dan staf humas yang memiliki bidang dalam penyeleksian berita, akan mencari berita yang sesuai, begitu juga dengan satf bidang komunikasi dan informasi akan menyiapkan seluruh materi dalam bentuk berita atau iklan sesuai dengan sekmentasi medianya. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat membaca informasi yang ingin disampaikan pemerintah.” (Tantowi, 30 September 2010)

 PEMBAHASAN

            Berdasarkan hasil penelitian dia atas menunjukkan bahwa Pemanfaatan Media Massa Cetak doleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai efektiv. Hasil efektivitas yang dicapai setelah dimensi berupa Optimalisasi Tujuan dari pemanfaatan media massa cetak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tercapai sesuai hasil yang diharapkan atau memnuhi sasaran akan keefektivan itu sendiri.

            Demikian juga dengan Perpektif Sistematika yang didalamnya terdapat proses mempersiapkan informasi sebelum disosialisasikan kepada masyarakat juga dilakukan secara baik. Bahkan pihak Pemerintah Provinsi juga menyediakan pembiayaan berupa dana yang dianggap cukup untuk membiayai pemuatan informasi di media cetak yang dipilih.

             

 KESIMPULAN

            Bila dilihat dari tiga perspektif efektivitas  pemanfaatan media massa cetak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hasil dan pembahasan  penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

            Pemanfaatan media massa cetak sebagai sarana sosialisasi informasi - baik itu dalam bentuk program maupun kebijakan-kebijakan - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada  masyarakat dinilai cukup efektiv.  Kesimpulan itu berdasarkan  tercapainya tujuan pemanfaatan media massa cetak itu sendiri sebagai sarana atau alat  yang cukup tepat dalam menginformasikan program atau kebijakan-kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  terhadap masyarakat secara luas.

Begitu pun  kepada masyarakat sebagai sasaran informasi  berbagai kepentingan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemanfaatan media massa cetak cukup tepat dan dapat mencapai sasaran. Itu dibuktikan dari adanya feedback dari masyarakat sebagaimana tergambar dari hasil penelitain. Masyarakat mengetahui informasi berbagai program pemerintah dari media massa cetak atau koran.  .  .

  Di sisi lain pihak petugas atau pegawai Humas Pemprov Sumsel yang menangani informasi itu di bagian humas, telah melakukan mekanisme penyeleksian informasi.

SARAN

            Sejalan dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

            1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menambah anggaran dana dari APBD untuk pembiayaan pemuatan informasi di tahun-tahun   mendatang yang lebih besar lagi ketimbang anggaran dana tahun sebelumya.

2. Perlu mencari solusi dengan menerbitkan media massa cetak alternative yang  khusus  untuk penerbitan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola leh Bagian Humas untuk menyesuaikan jumlah pembaca di Sumatera Selatan

3. Penempatan tulisan untuk informasi di halaman media massa cetak harus tepat agar pembaca memiliki minat yang besar untuk   membacanya.

 4. Perlu mendirikan papan plakat untuk alat penempelan lembar informasi yang dimuat di media agar masyarakat di pelosok desa dapat membaca  informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Eceng, Press Realtion, Kiat Berhubungan Dengan Media Massa,

            2001, Bandung, Remaja Rosda Karya, Bandung

Ahmad, Asep, ” Analisa Teoritis Tenang Media Massa,”

             (Situs Google 2010: 9 April, diakses Pukul 21:30 Wib) 

Assegaff, Dja’far, Jurnalistik Masa Kini, Ke Pengantar Praktek

            Kewartawanan, 1991,  Jakarta, Ghalia Indonesia

Cangara, Hafield, Pengantar Ilmu Komunikasi, 2003, Raja

            Grafindo Persada, Jakarta.

J Moeloeng, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2003,

            PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Hadi,  Sutrisno, Motodologi Research III, 1990, Ando Offset, Yogyakarta

Ismi, Yan,  Media Komunikasi, Situs.google,  diakses, 16 Juni 2010

             pukul 14.30 Wib.

Yemial, Keban, Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik, 2004,

            Yogyakarta, Gavamedia

Kasim, Azhar, Pengukuran Efektivitas Dalam Oganisasi,  1993,

            Jakarta, LPFEUI                                                              

K. Passente, Christoper, The Complete Ideal’s Guides JURNALISME

            2008, Jakarta, PRENADA

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, 1979

            PT Gramedia, Jakarta

Martoyo, Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, 1994,

            Yockyakarta, BPFE

Moore, H. Frazier,  Hubungan Masyarakay, Pronsip, Kasus dan Masalah,

            1988, Remaja Rosdakarya, Bandung

M Steers, Ricahd, Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku),

            2004, Erlangga, Jakarta, 

Munir Dkk, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, 2004,

            Yogyakarta, YPAPI

Nasir , Muhammad,  Keterapilan Pers dan Jurnalistik, 2008,  Universitas PGRI,

            Palembang

Noerdin, Alex,   Gubernur Sumatera Selatan, Dalam Wawancara, 

            Selasa, 5 April 2010, Palembang

Rukman, Nana, Strategi Planning For Education Management Model,

             Manajemen Pendekatan Berbasis Kemitraan, 2006,  Bandung, Alfabeta

.Syafi’ie, Inu Kencana, Sistem Pemerintahan Indonesia, 1994,

            Rineka Cipta, Jakarta

Siregar, Ashadi, Institusionalisasi dan Format Media,  Situs Google,

            diakses 25 April  2010, pukul 21.30 Wib

Syafi’ie,  Inu Kecana  Sistem Pemerintahan Indonesia, 2006,

            Rineka Cipta, Jakarta

Sendjay, Sasa Djuarsa a dkk, Penganar Ilmu Komunikasi, 2001,

            Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta

Surahmad, Winanrno, Pengantar Penelitian Ilmiah, 1989,    Tarsito, Bandung.

Thoha, Miftah,  Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era    Reformasi, 2009, 

            Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,

            Kamus Besar Bahasa Indonesia,  1995, Jakarta, Balai Pustaka

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta,

             Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Jakarta   Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Jakarta Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.